Pada Rabu pagi (10/12/2025), Universitas Tadulako (Untad) melaksanakan Evaluasi Lapangan Usul Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Hukum secara hybrid bertempat di Gedung C Lantai I Pascasarjana Untad.
Evaluasi dibuka dengan sambutan pimpinan Untad, Direktorat Kelembagaan, serta LLDikti Wilayah XVI, kemudian dilanjutkan dengan presentasi tim pengusul, diskusi penilaian tiga kriteria utama (kurikulum, SDM, dan sarana prasarana), serta pengecekan sarana prasarana secara virtual.
Sambutan mewakili Rektor Universitas Tadulako disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Prof. Dr. M. Rusydi H, M.Si. Dalam arahannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada tim evaluator serta Direktorat Kelembagaan yang telah memberikan pendampingan dalam proses pengusulan.
“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh saran dan masukan dari tim ahli guna penyempurnaan proposal pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Untad. Kami menegaskan komitmen penuh dengan menyediakan fasilitas dan dukungan yang memadai demi terealisasinya program ini. Terima kasih atas dukungan semua pihak atas keseriusan dalam proses asesmen hari ini,” ujar Prof. Rusydi.
Pada sesi berikutnya, Osvaldo Sativa Amastha dari Direktorat Kelembagaan menjelaskan bahwa evaluasi lapangan merupakan bagian penting dari verifikasi akhir usulan.
“Tim mengecek kesesuaian antara dokumen yang diunggah di SIAGA dengan kondisi lapangan. Penilaian difokuskan pada kurikulum, SDM, dan sarana prasarana. Setelah evaluasi dan presentasi, akan dilakukan peninjauan SARPRAS secara virtual, penyusunan berita acara, dan pemberian kesempatan perbaikan maksimal hingga 14 Desember sebelum sistem SIAGA ditutup,” jelas Osvaldo via Zoom.
Dari LLDikti Wilayah XVI, Munawir Sadzali Razak menyampaikan apresiasi kepada Untad atas produktivitas dalam mengusulkan program doktor baru.
“Prodi ini sangat penting karena akan memberikan kesempatan pendidikan S3 bagi dosen, hakim, jaksa, dan praktisi di Palu tanpa harus studi ke luar daerah. Ini juga mendukung peningkatan kualifikasi dosen swasta di Sulawesi Tengah yang masih rendah. Kami berharap evaluasi berjalan lancar agar SK pembukaan prodi dapat terbit sebelum penutupan SIAGA,” ungkapnya melalui Zoom.
Dalam presentasi akademik, tim pengusul memaparkan visi keilmuan Program Studi Doktor Ilmu Hukum, yaitu:
“Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Hukum yang Inovatif, Berintegritas, dan Responsif Terhadap Isu-Isu Hukum Lingkungan Kontemporer di Tingkat Nasional dan Internasional.”
Visi ini disusun melalui benchmarking dengan lima program sejenis, yakni:
- Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
- Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
- Doctor of Philosophy, ANU
- Doctor of Philosophy, UNSW
Benchmarking digunakan untuk memastikan keselarasan mutu, arah riset, serta keunggulan akademik yang akan dikembangkan pada Prodi Doktor Ilmu Hukum Untad. AA
