Bertempat di Media Center lantai II Untad, acara Kuliah Umum Fakultas Ekonomi yang bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi RI di gelar pada Senin (5/03) Pagi dengan mengangkat tema “Pemanfaatan Ekonomi Digital Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal”.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Tadulako yang di wakili Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan Untad, Prof. Dr. Sutarman Yodo SH MH memaparkan rasa antusias nya kepada Fakultas Ekonomi yang telah melaksanakan kuliah umum serta mengundang Drs. Samsul Widodo, MA selaku Dirjen PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) sebagai narasumber asal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi RI.
“ Pemanfaatan ekonomi digital dalam rangka mendukung pembangunan daerah tertinggal adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan saat ini. Dilingkungan perguruan tinggi, ada kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional yang salah satu syaratnya adalah merujuk dari kondisi real yang ada di tengah masyarakat. Kurikulum tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan yang ada. Materi yang akan di bahas hari ini adalah sangat bermanfaat sehingga patut untuk kita simak dengan baik. Hal lain yang juga penting dalam membangun daerah tertinggal terkait program pemerintah adalah soal pengucuran dana desa. Saya berharap ilmu yang dimiliki oleh narasumber kita hari ini dapat dimanfaatkan oleh Universitas Tadulako dalam membantu pemerintah membangun daerah dan desa tertinggal kedepannya.” Jelas Prof. Sutarman.
Pada kesempatan yang sama, Drs. Samsul Widodo, MA selaku narasumber banyak memaparkan mengenai Ruang Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi sekaligus potensi pemanfaatan Ekonomi Digital di Desa dan Daerah Tertinggal di Indonesia.
“ Kementerian Desa & PDTT yang baru berdiri terdiri atas rumpun desa, rumpun daerah tertinggal dan rumpun transmigrasi. Rumpun desa menangani 74.910 desa yang mendapat anggaran 60 triliun setiap tahunnya. Kemungkinan tahun depan berkisar 80 – 120 Triliun rupiah. Jadi satu desa berkisar 1.4 Milyar. Saat ini banyak kepala desa yang berstatus sarjana. Fakultas Ekonomi tentu banyak di ajari mengenai Pembangunan Kawasan dsb. Jika kita berbicara tentang pembangunan desa, salah satu contoh kasusnya ada di Data di Bapenas yang mengungkapkan bahwa desa yang ada di Indonesia masih membutuhkan sekita 5 juta MCK yang saat ini masih berada di kisaran 82.000 MCK. Hal ini terlihat sepele, tapi sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di daerah tertinggal. Kalau di lihat dari hal ini, pilihan masyarakat kita masih cenderung tradisional konservatif seperti pembangunan jalan, air bersih dan MCK yang sebenarnya desa juga membutuhkan hal yang bersifat progresif seperti perpustakaan desa, pengembangan pasar desa yang cenderung masih sedikit, ekonomi kreatif/produktif dsb.” Jelas Drs. Samsul Widodo MA.
“Saat ini, perekonomian global berubah dengan pesat, ada satu revolusi ekonomi yang harus cepat kita sadari bersama. Dalam pemanfaatan ekonomi digital ada salah satu desa wisata di daerah Jogjakarta yang menerapkan e-ticketing dalam pemanfaatan lokasi wisata. Semenjak di kelola secara digital, proses ekonomi pariwisata desa tersebut menjadi semakin professional, transparansi dan modern. Selain itu, semua pihak terkait menjadi lebih tertib administrasi dan efisien waktu. Hal tersebut kemudian berdampak kepada perputaran ekonomi yang ada di desa wisata tersebut.” lanjut Drs. Samsul Widodo, MA.
Beliau juga turut memaparkan mengenai 4 aspek utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pemerataan pembangunan meliputi pembangunan ekonomi dan produktivitas, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif, menekan ketimpangan antar wilayah serta stabilitas politik dan keamanan, keadilan hukum serta kemajuan budaya.
Ruang lingkup Kementerian Desa dan PDTT mencakup 74.910 desa yang 936 diantaranya merupakan kawasan pedesaan, 67 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan terluar, 75 Kabupaten rawan bencana, 122 daerah tertinggal, 58 kabupaten rawan pangan, 619 kawasan transmigrasi, 187 lokasi prioritas (kecamatan terluar di 41 kabupaten kota perbatasan antar Negara) serta 58 Kabupaten rawan konflik.
Acara yang turut di hadiri Dekan Fakultas Ekonomi, Perwakilan pemerintah dari Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala serta Mahasiswa Fakultas Ekonomi di lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta kuliah umum. AA
