Pada Senin pagi (28/07/2025), Universitas Tadulako (UNTAD) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dalam Forum Rektor yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta.
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., hadir secara langsung untuk menandatangani MoU yang bertujuan memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pembuat kebijakan dalam menghadapi persoalan-persoalan ekologis yang semakin kompleks, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.
Dalam pemaparannya yang berjudul “Kolaborasi Ilmu dan Kebijakan untuk Ketahanan Lingkungan Sulawesi Tengah”, Rektor Amar menegaskan bahwa peran perguruan tinggi sangat krusial dalam merespons berbagai tantangan lingkungan, seperti kerusakan hutan, gangguan ekosistem laut, aktivitas pertambangan, hingga degradasi kualitas wilayah pesisir.
“Ketika lingkungan terluka, ilmu tidak boleh diam. Kampus harus menjadi suara nurani ekologis yang mendorong lahirnya kebijakan berbasis bukti dan keberpihakan pada keberlanjutan,” ungkap Prof. Amar.
Melalui kerja sama ini, UNTAD mendorong penggunaan riset ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan publik, termasuk integrasi hasil kajian kampus dalam dokumen penting seperti RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), serta penguatan sistem informasi lingkungan di daerah.
Forum Rektor turut menghasilkan kesepakatan peta jalan kolaboratif antara kementerian dan perguruan tinggi yang meliputi empat fase: konsolidasi data lingkungan, pendampingan kebijakan, pengembangan inovasi, dan keberlanjutan program. Dalam hal ini, Universitas Tadulako telah memulai langkah konkret melalui pembentukan NALODO Research Center, sebuah pusat unggulan yang berfokus pada riset dan pengabdian masyarakat di bidang ekologi dan lingkungan hidup.
Dalam forum tersebut, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurrofiq, menyampaikan pesan tegas kepada para pimpinan perguruan tinggi. Ia menekankan bahwa para rektor memiliki peran penting dalam memastikan terwujudnya kampus yang ramah terhadap pengelolaan sampah.
“Kami akan menempuh segala langkah yang diperlukan agar para rektor yang hadir benar-benar mampu menghadirkan kampus yang ramah sampah,” ujar Menteri Hanif di hadapan peserta forum.
Lebih lanjut, Menteri Hanif berharap agar kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi tidak berhenti pada tingkat komitmen formal semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam perubahan budaya pengelolaan sampah yang sistemik di lingkungan kampus. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu indikator nyata tanggung jawab institusi pendidikan terhadap pelestarian lingkungan.
Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari langkah strategis Universitas Tadulako dalam memperkuat kontribusi akademik terhadap pembangunan berkelanjutan, serta sejalan dengan visi institusi sebagai perguruan tinggi bertaraf internasional yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan. AA
Livestream dapat di lihat di link berikut
