Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melaksanakan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2015. Sosialisasi bertema “Kode Etik Penyelenggara Pemilu” ini diselenggarakan di Theater Room Gedung Media Center Universitas Tadulako (Untad), Kamis (19/11). Dalam sosialisasi tersebut, hadir Ketua DKPP, Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH, serta tiga komisioner DKPP, yaitu Saut Hamongan Sirait MTh, Prof Dr Anna Erliana SH MH, dan Dr Nur Hidayat Sardini SSos MSi.
Prof Jimly yang menjadi keynote speaker menyampaikan bahwa sosialisasi itu dilakukan agar masyarakat sebagai pemilih, kandidat sebagai peserta pilkada, dan penyelenggara pemilu dapat menyukseskan pesta demokrasi pada Desember nanti.
Berkenaan dengan itu, DKPP memiliki peran untuk memastikan pemilu berlangsung secara berintegritas dan berkeadilan. Dalam kaitan itu, Prof Jimly mengingatkan agar selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan. “Kita harus selalu berpihak dan berpegang teguh kepada kebenaran dan keadilan. Jika ini dapat dijalankan, pemilu berintegritas tentu dapat diraih,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
DKPP juga, lanjut Prof Jimly, terus memantau dan mengingatkan penyelenggara pemilu, yaitu KPUD agar menjaga netralitas dalam pilkada. Namun, netralitas yang dimaksud, jelas Prof Jimly, bukan berarti tidak berbuat apa pun atau bertindak apa pun. “Dalam hal ini, penyelenggara pemilu dapat berpihak, tetapi bukan kepada salah satu kandidat, melainkan berpihak kepada kebenaran dan keadilan,” ujar Prof Jimly.
Melalui keberpihakan kepada kebenaran dan keadilan, jelas Prof Jimly, penyelenggara pemilu telah menanamkan investasi jangka panjang bagi bangsa ini. Investasi itu tentunya akan semakin mengokohkan konsep berdemokrasi di Indonesia.
Lebih lanjut, Prof Jimly juga menitipkan harapan agar penyelenggara pemilu dapat menjalin kerjasama dengan pihak kampus. Kerjasama itu harus dibangun agar pihak kampus dapat menjadi garda terdepan dalam menyampaikan pesan moral dan etika kepada masyarakat untuk menyukseskan pilkada nanti. “Pesan moral dan etika ini penting. Kami di DKPP selalu mengedepankan etika dalam setiap penegakan untuk mengembalikan kehormatan institusi,” kata Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan itu.
Sikap menjunjung tinggi etika dalam penegakan hukum itu telah dibuktikan oleh Prof Jimly bersama para komisioner DKPP dalam setiap pemutusan perkara gugatan. Dalam bekerja, DKPP memiliki kode etik standar untuk digunakan dalam mengukur netralitas penyelenggara pemilu. “Maka, dalam memutuskan perkara, jika tidak terbukti akan kami rehabilitasi. Jika terbukti, ada tiga pilihan berdasarkan kategori kesalahan, yaitu peringatan, diberhentikan tetap dan diberhentikan sementara. Pemberian sanksi itu semata-mata untuk menegakkan etika agar institusi dapat diselamatkan dan kepercayaan masyarakat terus tumbuh,” jelas Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu.
Berkenaan dengan itu, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Drs H Longki Djanggola MSi., dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setdaprov Sulteng, Moh Arif Latjuba SE MSi, menyampaikan bahwa sosialisasi itu merupakan hal strategis dan sangat penting. Strategis dan sangat penting karena dengan adanya sosialisasi, masyarakat sebagai pemilih semakin mengetahui langkah untuk menyukseskan pilkada serentak pada Desember nanti.
Untuk Provinsi Sulteng, jelas Moh Arif Latjuba, pilkada serentak akan dilaksanakan di sembilan daerah, yaitu satu tingkat provinsi, satu tingkat kota, dan tujuh di tingkat kabupaten. “Tentu kita berharap pilkada ini dapat terselenggara dengan baik. Maka mari kita berkomitmen untuk menyukseskan pesta demokrasi ini untuk membuktikan Sulteng selalu siap dalam menyelenggarakan pilkada,” jelas Moh Arif Latjuba membacakan pesan tertulis Gubernur Sulteng.
Sementara itu, Rektor Untad, Prof Dr Ir Muhammad Basir Cyio SE MS, mengungkapkan bahwa Untad sebagai perguruan tinggi di Provinsi Sulteng siap menjadi garda terdepan untuk menyukseskan pilkada. Soal netralitas, Prof Basir menyampaikan bahwa Untad sepaham dengan pesan DKPP, yaitu hanya berpihak kepada kebenaran dan keadilan. “Akhirnya, kami siap bekerjasama dengan penyelenggara pemilu demi suksesnya pilkada. Ikhtiar dan usaha sudah dijalankan, semoga pilkada pada Desember dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas demi kemajuan daerah yang kita cintai ini,” jelas Rektor Untad.
Turut hadir dalam sosialisasi itu, Ketua KPUD Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan Partai Politik, LSM, akademisi, dan mahasiswa.
