Badan Penelitian dan Pengembangan (Balibang) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia (RI) menyambangi Universitas Tadulako (Untad), Kamis (28/11). Kunjungan ini dilakukan untuk melakukan dialog langsung dengan civitas akademika Untad terkait penelitian dari Balitbang Kemenhan tentang Otonomi Daerah dan Integritas Bangsa.

Ernalem Bangun, mewakili Balitbang Kemenhan mengatakan bahwa tujuan dialog mereka adalah untuk menjaring pendapat mengenai pengaruh otonomi daerah (otda) terhadap pertahanan negara. Tim Balitbang, kata Ernalem Bangun, akan mendengar langsung pendapat akademisi mengenai ketercapaian otda.

“Hasil dialog ini, akan kami seminarkan di Jakarta untuk dijadikan acuan dalam perumusan dan penyempurnaan otonomi daerah ke depan,” ujar Ernalem Bangun.

Lebih lanjut, Kolonel Ahmad, yang juga merupakan anggota Tim Balitbang memaparkan kenyataan otonomi daerah. Sampai saat ini, papar Ahmad, banyak kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Kenyataan miris ini tentu berbanding terbalik dengan cita-cita luhur otda.

“Maka, ke depan di setiap daerah harus dipertimbangkan keterlibatan akademisi yang akan memberi masukan kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan,” jelas Ahmad.

Peran akademisi itu, lanjut Ahmad, harus terus dimaksimalkan, terutama pada beberapa jabatan strategis, sehingga setiap daerah dapat mencapai khazanah kemakmuran rakyat. Akademisi diyakini dapat mengimbangi dan menetralkan jalur birokratis dari beberapa pengaruh politik pada aspek vital. Dengan adanya perimbangan, tentu saja pembangunan dan pencapaian kesejahteraan di setiap daerah dapat dimaksimalkan.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Slamet Riadi, M. Si., juga turut menyampaikan pendapatnya. Otonomi daerah, kata Dr. Slamet, sudah cukup baik dari segi konsep. Hanya saja, para aktor di lapangan menyebabkan otda itu cenderung bias, dan tidak sesuai dengan tujuan otda.

“Diperlukan sebuah regulasi agar peran elit politik tidak terlalu luas. Contoh kecilnya, peran sekretaris daerah harus dimaksimalkan. Otoritas yang dominan akan menyebabkan munculnya raja-raja kecil di daerah,” jelas Dr Slamet Riadi.

Wakil Rektor (Warek) Bidang Pengembangan dan Kerjasama, Prof. Ir. Zainuddin Basri, Ph. D., yang dalam kesempatan itu menerima langsung Tim Balitbang juga mengapresiasi langkah Balitbang Kemenhan dalam dialog itu. Dialog yang dilakukan, kata Prof. Zainuddin, mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak menutup mata menghadapi kenyataan yang muncul. Kebijakan yang telah dikeluarkan, harus dievaluasi dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahan kebijakan itu.

Pada dialog yang berlangsung selama 3 jam itu, dari akademisi Untad, hadir langsung para wakil rektor, para kepala lembaga, dan informan penelitian Tim Balitbang Kemenhan dari akademisi Untad. (Tq)