Universitas Tadulako (Untad) dan Pimpinan VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sepakat memperkuat kerja sama strategis demi pengembangan pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah. Kesepakatan ini terjalin dalam audiensi di Hotel Santika Palu, Minggu (11/8/2025). Turut hadir langsung Rektor Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng., bersama jajaran Pimpinan Universitas, termasuk para Wakil Rektor, Para Kepala Lembaga, dan perwakilan Satuan Pengawasan Internal (SPI).
Pimpinan VI BPK RI, Drs. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA., ChFA., CSFA., mengapresiasi langkah pengembangan Untad, termasuk upaya modernisasi infrastruktur dan tata kelola. Ia menekankan pentingnya efisiensi administrasi tanpa mengurangi kualitas pendidikan, serta mendorong kolaborasi dengan industri dan pengembangan beasiswa skala besar.
Rektor Untad, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng., memaparkan capaian kampus yang kini berstatus akreditasi Unggul, memiliki 11 fakultas, 1 pascasarjana, 95 program studi, dan lebih dari 53 ribu mahasiswa. Untad menargetkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum pada 2027.
“Dengan capaian akreditasi Unggul, luas kampus yang memadai, dan jumlah mahasiswa yang terus berkembang, kami berkomitmen untuk memperkuat tata kelola, memodernisasi infrastruktur, dan meningkatkan kualitas Tridharma. Dukungan berbagai pihak sangat penting bagi kami untuk mewujudkan target menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum pada 2027,” tuturnya.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, Dr.sc.agr. Aiyen, M.Sc., menambahkan tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM, rendahnya UKT dibanding kampus besar di luar Jawa, serta hambatan birokrasi pengadaan sarana-prasarana.
Adapun delegasi BPK RI yang hadir dalam audiensi ini antara lain Direktur Jenderal Pemeriksaan Negara Wilayah VI Dr. Laode Nusriadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., CFrA., CSFA., CertDA., ACPA., ERMCP., FCPA., Direktur Pengelolaan Pemeriksaan VI Suandi, S.E., Ak., M.Si., CA., Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah I Putu Wisudhantara, S.E., M.M., ERMAP, CSFA, GRCP, GRCA, serta sejumlah pejabat dan tenaga ahli BPK RI.
