Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nata Irawan SH MSi menanggapi keluhan sejumlah kepala daerah tentang beberapa persoalan terkait pemerintahan desa dan tenaga pendamping desa. Hal itu disampaikan Nata Irawan dalam Seminar Keuangan Negara dan Pengendalian Dana Desa pada Selasa (08/03).

Menurutnya, para pendamping desa yang ditugaskan harus benar-benar mengenal desa tersebut dalam semua aspek, sehingga dapat memaksimalkan pendampingan sesuai yang diharapkan.

“Pendamping yang ditugaskan harus mengenal desa itu dari semua aspek, hal yang lucu terjadi ketika orang luar masuk mendampingi desa yang tidak dikenalnya. Dalam hal ini kepala daerah harus secara tegas menolak,” ujarnya.

Ia menyarankan, kepada seluruh kepala daerah baik walikota, bupati dan gubernur untuk tidak menerima pendamping desa yang bukan berasal dari desa tersebut dan dapat menyebkan tidak berjalannya program dengan baik.

“Saya meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk tidak menerima pendamping desa yang bukan berasal dari desa tersebut. Bagaimana mungkin desa mau maju sedangkan pendampingnya tidak mengetahui persoalan yang ada di desa,” tegas Nata Irawan.

Nata Irawan juga menyampaikan, dengan besarnya dana saat ini yang diterima oleh desa maka skill aparat desa harus dimaksimalkan. Selain itu, pihaknya akan memberikan pelatihan khusus kepada semua aparat desa untuk meningkatkan skillnya dalam mengelola pemerintahan desa.

“Desa itu harus maju, mandiri dan sejahtera didukung dengan besarnya dana yang diterima. Akan tetapi kemampuan aparat desa harus ditingkatkan sehingga hal tersebut dapat tercapai,” lanjutnya.