Oktober 23, 2021

Gandeng Untad, Bawaslu gelar Bedah Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak tahun 2020

Gandeng Untad, Bawaslu gelar Bedah Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak tahun 2020

Fakultas Hukum Universitas Tadulako bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulteng dan Bawaslu Republik Indonesia menggelar kegiatan bedah buku yang bertema Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Sabtu (9/10), bertempat di Aula Kedokteran Fakultas Kedokteran Untad.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Dr Rahmat Bakri SH MH ini, menghadirkan Keynote Speaker yakni Prof Dr Aswanto SH, M.Si, DFM yang merupakan Hakim Konstitusi RI serta beberapa narasumber yaitu akademisi Untad, Dr Muhammad Tavip, anggota Bawaslu RI, Dr Ratna Dewi Pettalolo SH MH, serta akademisi Unand Dr Khairul Fahmi, SH MH.

Dalam sambutannya, Dr Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan bahwa kegiatan ini didasrkan atas tingginya respon terhadap buku terbitan dari Bawaslu yang diharapkan dapat menambah khasanah dan bermanfaat dalam pelaksaaan pemilu serentak 2024 akan datang.

“ Buku ini disusun untuk tujuan bisa memberikan edukasi dan memberikan efek positif dalam peningkatan partisipasi masyarakat, terutama dalam melakukan fungsi fungsi pencegahan, terpenting bagaimana masyarakat dapat terlibat peduli apabila dalam pelaksaaan pemilu terdapat pelanggaran” Kata Ratna Dewi Pettalolo.

Menurut nya, secara komprehensif buku ini memuat bagaimana pengaturan pelaksanaan dan problematika yang ditemukan dalam penanganan pelanggaran dimana pengaturan tentang penangan an pelanggaran dalam Undang Undang (UU) Pemilihan ini masih terdapat banyak masalah sehingga perlu dilakukan Langkah-langkag perbaikan.

“Buku ini dapat memberikan pencerdasan kepada public bahwa satu-satunya masalah yang sering kali dituduhkan bahwa kualitas penanganan pelanggaran itu kurang baik dikarenakan masalah profesionalisme dan integritas dari penyelanggara, akan tetapi ternyata bukan itu, ada masalahanya besar dari UU itu sendiri” terang anggota Bawaslu RI tersebut.

Oleh karena itu pihaknya menilai,harus dilakukan langah-langkah advokasi bersama, bukan hanya oleh Bawaslu, tetapi oleh semua elemen masyarakat yang memiliki kepentingan termasuk kampus yang merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.

Membuka kegiatan bedah buku tersebut, Dekan Fakultas Hukum, Dr Sulbadana SH MH menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting diselenggarakan meski dilakukan di tengah pandemic Covid 19 yang belum usai. Hadirnya buku ini, kata dia, memperkaya khasanah literasi pemahaman masyarat tentang bagaimana penyelenggaran pemilu itu ke depannya,

“Dengan pemahaman melalui buku ini, dapat diselenggrakan berdasarkan prinsip2 demokrasi prinsp- prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana acuan dalam kehidapan berbangsa dan bernegara sesuai dengan konstitusi yang kita anut” kata Dr Sulbadana

Dr Aswanto selaku pembicara utama dalam kegiatan ini memaparkan bahwa banyak kajian yang dilakukan,namun buku ini bisa menjadi salah satu kajian yang menarik untuk meningkatkan peranan Bawaslu dalam mengawal Pemilu dan Pilkada, agar dapat terwujud secara demokratis.

Ia menilai bahwa dalam pelaksanaannya, demokrasi kerap menyisakan problem teknis di lapangan.

“Ketika pilpres dilakukan tahun 2004, maka pasca itu, pertama kali dilakukan pemilu scara langsung, waktu itu pemerintah kebingungan, siapa yang menjadi penyelenggara untuk Pilkada sebab dalam UU no 32 tahun 2004, penyelenggaran Pilkada dianggap urusan pemerintahan daerah” kata Dr Aswanto

Setelah UU penyelenggara Pemilu dibentuk,lanjut Dr Aswanti, Pilkada menjadi bagian dari Pemilu namun, apabila Pilkada adalah bagian dalam Pemilu, maka muncul perdebatan, dimana mestinya, dalam penyelesaian sengketa hasil , maka mestinya harus tunduk dalam norma tentang penyelesaian hasil Pemilu sesuai UU 22 E dimana sengketa hasilnya harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Dr Aswanto juga menambahkan bahwa penyelenggaran Pemilu akan kerap dikritik, meski dilakukan sesuai prosedur. “Untuk menjadi Bawaslu, harus siap dikritik, karena apapun yg dilakukan kawan2, pasti akan dikritik, baik benar atau salah. Oleh karena itu, kita harus mengapresiasi kawan-kawan yang bersedia mengabdikan diri untuk bangsa yang bergabung dengan Bawaslu, jangan dibatasi dari Sarjana Hukum,tetapi harus terbuka dengan mereka dari latar belakang Pendidikan lainnya, meski harus bekerja keras melakukan pelatihan” kata Dr Aswanto di akhir materinya.

Bedah buku ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari kedua narasumber lainnya Dr Muhammad Tavip, serta Dr Khairul Fahmi, SH MH.

Meski dilakukan secara hybrid, yaitu secara luring dan daring, kegiatan ini disambut dengan antusias oleh hadirin yang hadir, baik dari pihak Bawaslu, akademisi, mahasiswa dan masyakaat umum. Nantinya Bedah buku ini juga akan digelar di Universitas Andalas Padang, Universitas Hasannuddin Makassar dan terakhir di Universitas Cendrawsih, Papua.

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

error: No Right Klik and Copy!!